PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. KALIMANTAN UTARA

Berdasarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan bentuk keinginan dan perjuangan masyarakat di daerah utara wilayah Kalimantan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk yaitu Kalimantan Timur.

Seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya keamanan, ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah diwilayah Provinsi Kalimantan Utara maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang berdasarkan pada Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memperkuat dasar hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada awal berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Seiring berjalananya waktu dan meningkatnya tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara maka Satuan Polisi Pamong Praja berdiri secara mandiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang fokus dalam menjalankan keamanan, ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.

Dibawah Kepemipinan H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara memiliki tujuan untuk menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian Perangkat Daerah dalam melaksanakan keamanan, ketertiban dan penegakan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

TUGAS POKOK

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta membantnu Gubernur dalam menegakkan ketertiban umum, kententraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

FUNGSI

Penyelenggaraan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 05 Tahun 2016, yang mempunyai fungsi yang meliputi :

  1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
  4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
  7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ataan dengan bidang tugas lainnya.

VISI

Visi dari Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 adalah

“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman Dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”.

MISI

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tertuang dalam Misi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 yaitu :

  1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri;
  2. Merwujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai;
  3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa.

Terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara menjalankan Misi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 pada Misi Ke – 2 (Dua) dan 3 (Tiga). Dalam upaya pelaksanaan Misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja diamantkan untuk menjalankan Program yang kemudian diterjemahkan melalui kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

  1. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Strategi ini untuk melaksanakan sasaran 1 : meningkatnya perlindungan terhadap kegiatan kehidupan masyarakat.

  1. Pengembangan kemitraan dengan Kepolisian dan aparat pengak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supermasi hukum;
  2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur

Strategi 2 dan 3 ini untuk melaksanakan sasaran 2 : Meingkatnya penerapan penegakan hukum.

KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan strategis sebagaimana disebut diatas, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

  1. Menetapkan SOP sebagai acuan atau parameter personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
  2. Mengadakan Kerjasama secara berkelanjutan dengan aparat penegak hukum melalui MOU atau nota kesepakatan;
  3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban serta upaya meminimalisir pelanggaran peraturan daerah;
  4. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil Satpol PP dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

Website Resmi : http://satpolpp.kaltaraprov.go.id

kaltaraprov
Copyright © 2017 Website Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Top
×