Rabu, 17 Mei 2017, 05:03 WITA

TANJUNG SELOR – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disikapi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Badrun dengan menganggap aturan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap sistem penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltara.

Karena menurut dia, di dalam PP tersebut hanya mengatur bagaimana menghasilkan PNS yang profesional, memliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Namun dalam perekrutan CPNS, jelas H Badrun, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meski hingga saat ini, untuk keran CPNS masih menunggu kebijakan dari pemerintah dalam hal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Kemenpan-RB). “Apalagi PP ini sudah relevan dengan rencana usulan yang telah kita sampaikan, terutama penambahan ASN,” kata H Badrun, belum lama ini.

H Badrun mengungkapkan, PP baru itu, secara mekanisme tak berbeda jauh dengan undang-undang terkait lainnya. Misalnya, pada penyusunan formasi penerimaan CPNS. “Sama saja tidak ada yang berbeda. Seperti melakukan perhitungan melalui Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Itu sudah diterapkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP yang baru ini,” katanya.

Sementara persoalan sistem penerimaan, kata dia, sejak awal Pemprov telah melaksanakan penggunaan sistem online berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Begitu pula materi ujian yang diberikan, tutur dia, telah disusun oleh tim nasional sehingga tak ada potensi kecurangan. “Saya kira justru apa yang sudah dilakukan Kaltara sejauh ini telah selaras dengan keinginan pemerintah pusat. Jadi kita lakukan sesuai kaidah transparansi,” ungkapnya.

Terkait dengan progres usulan penerimaan CPNS, H Badrun mengatakan, masih menunggu keputusan waktu dari pemerintah pusat. Bahkan diakuinya, sejak 2016 hingga saat ini terus melakukan komunikasi dalam perekrutan CPNS tersebut. “Posisi kita yang mengusulkan kuota terus berkonsultasi ke Kemenpan-RB agar bisa direalisasikan, tapi harus bersabar,” jelas dia.

Apalagi saat ini, kata dia, berdasarkan kalender dari Kemenpan-RB masih terfokus pada perekrutan formasi lembaga kedinasan. Seperti imigrasi, Sekolah Tinggi Transportasi dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta lembaga kementerian lainnya.

Meski demikian, H Badrun mengungkapkan terus berupaya mengawal rekomendasi awal terhadap perekrutan CPNS di jalur umum tersebut. Pasalnya, data telah masuk sejak 2016 silam. “Tentu kita kawal terus, karena usulan sudah masuk. Ya, saling koordinasi dan komunikasi,” tuntasnya.(humas)

Berita Terkait
kaltaraprov
Copyright © 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Top