Kamis, 20 Apr 2017, 07:19 WITA

PAPARAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memaparkan sejumlah fokus pembangunan di Kalimantan saat Musyawarah Rencana Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan, di Jakarta, Selasa (18/4) lalu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (18/4) lalu berlangsung sukses. Lantas, apa saja yang tersampaikan pada kegiatan tahunan itu?

EDY SURATMAN

PESAN pertama yang tersampaikan pada Musrenbangreg Kalimantan 2017, adalah pengakuan secara nasional akan keberadaan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Buktinya, Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie ditunjuk menjadi koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi Dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) periode 2017-2018. Sebagai koordinator, Irianto pun didaulat memaparkan sejumlah fokus pembangunan di Kalimantan pada acara yang dihadiri dua menteri itu, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Mengawali paparannnya, Irianto mengulas singkat tentang keberadaan Kaltara sebagai provinsi termuda di Kalimantan, juga Indonesia. “Saya berterima kasih atas dukungan Mendagri, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI dan pihak terkait lainnya atas perkembangan yang dicapai Kaltara selama ini,” kata Irianto.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), pada 22 April nanti Kaltara genap berusia 4 tahun. Mengulas balik, Irianto yang juga sempat ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Kaltara selama dua tahun (sejak 2013) menyebutkan, dari 10 persyaratan yang diwajibkan untuk menegaskan eksistensi sebuah DOB, nyaris semuanya terpenuhi. “9,5 diantaranya sudah kami penuhi, hanya persoalan batas wilayah yang belum kami jalankan. Namun terus kami evaluasi dan lakukan percepatan penyelesaiannya,” urai Irianto.

Irianto menargetkan, ketika Kaltara genap berusia 5 tahun (22 April 2018), urusan batas wilayah itu sudah terselesaikan. Sehingga, Kaltara secara penuh ditetapkan menjadi daerah otonomi.

Selepas itu, di hadapan sejumlah gubernur di Kalimantan dan hadirin, Irianto memaparkan materi utama Musrenbangreg Kalimantan 2017. Diawali dari penggambaran kondisi geostrategis Kalimantan. “Gambaran mengenai luas wilayah Kalimantan ini penting disampaikan, guna menggambarkan posisi strategis Kalimantan, sekaligus mengingatkan bahwa Kalimantan adalah bagian utama Indonesia,” urai Irianto.

Secara geostrategis, Kalimantan memiliki cadangan sumber daya alam melimpah, bebas gempa dan memiliki hutan yang merupakan paru-paru dunia. “Kalimantan luas wilayahnya 4 kali Pulau Jawa, dan posisi Kalimantan itu ada di tengah-tengah. Dari itu, agar adil, mari kita dukung ibukota negara dipindah ke Kalimantan,” kelakar Irianto.

Sayangnya, kondisi itu tak dioptimalkan Pemerintah Indonesia hingga saat ini. Disampaikan Irianto, menyesuaikan dengan kehendak Pemerintah Indonesia yang kini dipimpin Presiden Joko Widodo, maka usulan optimalisasi pemanfaatan kondisi geostrategis Kalimantan itu ditujukan pada dua titik fokus. Yakni, pembangunan ketahanan energi dan konektivitas. “Adapun hubungan prioritas nasional dengan fokus prioritas regional Kalimantan, mengikuti tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yakni memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Dimana untuk mencapainya, dilakukan peningkatan kualitas Money Follow Program dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial,” ujar Irianto.

Dirincikan Irianto, fokus prioritas regional Pulau Kalimantan untuk 2018-2019 adalah pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dan konservasi energi serta pemenuhan kebutuhan energi untuk fokus ketahanan energi, dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara untuk fokus infrastruktur konektivitas dan kemaritiman. “Kebijakan dan pendekatan pembangunan regional Kalimantan, tematiknya merupakan pembangunan di Pulau Kalimantan melalui percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan energi. Pendekatan holistik yang dilakukan, yakni konektivitas tersambung dari Sebatik (Kaltara) hingga Entikong di Kalimantan Barat (Kalbar) dan energi dinikmati oleh seluruh rakyat Kalimantan,” papar Irianto.

Adapun pendekatan integratif dari pendekatan pembangunan regional Kalimantan, yakni dukungan pendanaan pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional sesuai kewenangan yang ada. Dan, pendekatan spasialnya, perencanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan keruangan. (humas/bersambung)

Berita Terkait
UMK Dominasi Perekonomian Kaltara
Jum'at, 26 Mei 2017
kaltaraprov
Copyright © 2017 Website Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Top