PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA   humasprovkaltara@gmail.com   0552-22454


DR. H. IRIANTO LAMBRIE
Gubernur Kalimantan Utara
Periode 2016-2021


H. UDIN HIANGGIO, B.Sc
Wakil Gubernur Kalimantan Utara
Periode 2016-2021




Drs. H. BADRUN M.Si
Sekretaris Provinsi
Selamat Datang di Portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  • Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Prov. Kaltara
  • Kepala SKPD : HAERUMUDDIN, SH, M.AP
  • Alamat SKPD : Jl. Raya Sengkawit,Komp. Pasar Induk, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
  • email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id
  • Telp/Fax : -

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pekerjaan dan pengabdian panjang dalam membangun Kalimantan Utara perlahan tapi pasti sudah mulai menampakkan hasil semuanya berkat rahmat, ridho dan petunjukNya serta kerja keras yang dilandasi oleh semangat dan keihlasan untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara demi untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.
Profil ini memberikan ringkasan informasi tentang kinerja serta prestasi di berbagai bidang lingkup yang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini telah menginjak tahun ke empat semenjak di bentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum yang merupakan rekaman pelaksanaan fungsi dan tugas kami di Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltara, pembangunan disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM walaupun dengan semua keterbatasan yang yang ada baik itu SDM maupun fasilitas, yang mana semua itu demi percepatan pembangunan Kaltara, khsususnya yang merupakan bidang pekerjaan Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltara.
Informasi tentang kinerja serta prestasi di berbagai Bidang lingkup yang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat Kaltara serta masukan terhadap Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltara.

Tanjung Selor, 23 Mei 2016
Kepala Dinas,

 

HAERUMUDDIN, SH, M.AP
NIP. 19641231 199402 1 011
Pembina Utama Madya (IV/D


NAMA-NAMA PEJABAT ESELON II, III, IV DAN STAF SERTA
STAF PENDAMPING DAK
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2016

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

HAERUMUDDIN, SH, M.AP
NIP. 19641231 199402 1 011
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)

 

SEKERTARIS DINAS

  SAINI, SE

NIP.19610516 198303 1 013

PEMBINA TK I (IV/b)

 Sekretaris Dinas membawahi 3 (tiga) Kasubag :

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN


 EDY SUPRIANTO, SE

NIP. 19621114 198602 1 004

PENATA TK I (III/d)


 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

HJ. HARIATI, SE

NIP. 19620511 198303 2 003

PENATA TK I (III/d)


KEPALA SUB BAGIAN UMUM

(masih kosong)

 

 

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

FLORA, S.SOS

NIP. 19691201 199803 2 004

PEMBINA (IV/a)

 

Kabid Perindustrian membawahi 3 (tiga) Kasi :

 PLT. KEPALA SEKSI INDUSTRI K & M

NISRA KULLA, SE

NIP. 19770202 200701 2 017

PENATA MUDA TK I (III/b)


KEPALA SEKSI IMELTA

 

 MAKMUR, ST

NIP. 19680201 200701 1 037

PENATA (III/c)


KEPALA SEKSI ARGO KIMIA

(masih kosong)

 

 KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

 

Hj. HASMIRAH, SH

NIP. 19690901 200003 2 008

PEMBINA (IV/a)


Kabid Perdagangan membawahi 3 (tiga) Kasi :

 SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN

 

SEPTI Y. MARTIN, SE

NIP. 19790903 200112 2 002

PENATA TK I (III/d)


PLT. SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

 

ZULFADLIANSYAH, SE

NIP. 19601112 1991203 1 005

PENATA MUDA TK I (III/b)

  

SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(masih kosong)

 

KEPALA BIDANG KOPERASI & UMKM

 

DRS. HARTONO, M.SI

NIP. 19610507 198503 1 014

PEMBINA TK I (IV/b)

Kabid Koperasi & UMKM membawahi 3 (tiga) Kasi :

 KEPALA SEKSI BINA KELEMBAGAAN KOPERASI

RUTH UJANG, SE

NIP. 19800529 200312 2 005

PENATA (III/c )

 

 SEKSI FASILITAS PERMODALAN

(masih kosong)


SEKSI USAHA & PEMASARAN

(masih kosong)

 

STAF SEKERTARIAT DISPERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA


(Dari kiri ke kanan : Lia Hambar Sari, Nunung Kesnawati, Agus, Nurhasikin, Herawati, Fitria Aprilia Sa’diah, Abdul Mujib, Senthia Vivin Lilit, Chorindra Octa, Anisa Indah, & Rayan Feri Apari)


STAF PERINDUSTRIAN DISPERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA


(dari kiri ke kanan : Agus Widada, Muntazir, Desy Octavia, Mardiono Tresno Wibowo, & Rifa’i)

 

STAF PERDAGANGAN DISPERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA



(dari kiri kekanan : Nizaruddin, Denok Rahayu Hastuti, Yuni Anita, Ganang Ramandita)


STAF KOPERASI DISPERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(Dari kiri kekanan : Tomy Saroha, Dedi Yoga, Dahlia, Imaniar, Inconita Christina, Abdul Halim Perkasa)

 

TENAGA PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KEMENTRIAN KOPERASI & UKM REPUBLIK INDONESIA


(dari kiri ke kanan : Yusril, Zainal Yusuf, Mic Donald Siringo Ringgo, Ekaning Mahendras Tutik, Ratna, Mulyana, Marlina Aida, Emi Marliani, Sinta Mustika Adriyani, Hermansyah, & Maulana)

 

TABEL 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDAGKOP UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) termuda di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Usia penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
DR. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur dan H. Udin Hianggio, sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang terpilih pada Pilkada pertama Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015, dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Istana Negara pada Tanggal 12 Februari 2016, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 163. pejabat struktural eselon I.b Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara Drs. H. Badrun, M.Si, dilantik oleh Gubernur Kaltara tanggal 22 Januari 2014, dan saat ini Pejabat struktural eselon II.a Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Haerumuddin, SH, M.AP, pejabat struktural eselon III.a Sekretaris saat ini Sdr. Saini, membawahi pejabat struktural eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) subbag, yang terisi 2 (dua) subbag yaitu Subbag Perencanaan Sdri. Hj. Hariati, SE dan Subbag Keuangan Sdr. Eddy Supriyanto, SE.
Pejabat struktural eselon III.a Kabid Industri Sdri. Flora, S.Sos, membawahi pejabat struktural eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) seksi, yang terisi saat ini Seksi Industri Kecil dan Menengah Sdri. Nisra Kulla, SE, dan Seksi Ilmeta Sdr. Makmur, ST, pejabat struktural eselon III.a Kabid Perdagangan Sdri. Hj. Hasmirah, SH, membawai pejabat struktural eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) seksi, yang terisi saat ini Seksi Perlindungan Konsumen Sdri. Septi Y Marten, SE dan Seksi Perdagangan Dalam Negeri Sdr. Zulfadliansyah, SE.
Pejabat struktural eselon III.a Kabid Koperasi dan UMKM Sdr. Drs. Hartono, M.Si, membawahi pejabat struktural eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) seksi, yang terisi saat ini Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM Sdri. Ruth Ujang, SE, Jabatan belum terisi sampai saat ini 4 (empat) Seksi dan 1 (satu) Subbag yaitu Bidang Koperasi ada 2 (dua) Seksi yang kosong yaitu Seksi Fasilitas Pembiayaan, Permodalan dan Seksi Usaha Pemasaran. Bidang Perdagangan ada 1 (satu) seksi yang kosong yaitu Seksi Perdagangan Luar Negeri, Bidang Industri ada 1 (satu) seksi yang kosong yaitu Seksi Argo Kemia dan 1 (satu) Subbag Umum yang kosong dibawah Sekretaris, sebelumnya Kadis Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltara (Drs. H. Datuk Syukur M.AP) sudah pensiun, Kabid Koperasi dan UMKM (Rita Rosanna, SE, M.Si) mutasi ke Biro Ekonomi & Pembangunan Pemprov Kaltara. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Disperindagkop & UMKM Prov Kaltara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 7 Tanggal 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini :


TABEL 2. DUK PEGAWAI DISPERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TABEL 3. TENAGA KONTRAK DISPERINDAGKOP & UMKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Maksud dan Tujuan

a) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kaliamantan Utara dalam mendukung pembangunan ekonomi sehingga tercipta masyarakat yang maju dan berkeadilan untuk mensejahterakan Masyarakat Kalimantan Utara.
b) Adapun tujuan Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :
• Meningkatkan daya saing bidang industri melalui pemanfaatan teknologi, penyebaran informasi, profesionalisme pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
• Meningkatkan kelancaran distribusi penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan mengembangkan perdagangan yang tertib efisien, transparan dan berdaya saing.
• Meningkatkan perluasan pasar & kelancaran perdagangan luar negeri serta pengamanan perdagangan.
c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang prima dan professional.
d) Meningkatkan dan menumbuhkan koperasi dan UMKM yang maju dan sehat


Visi
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM yang Handal Dalam Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Kompetitif Menuju Kaltara yang mandiri, atau dapat dijabarkan sebagai berikut :
• Lembaga yang handal adalah lembaga yang mampu memberikan peran aktif dalam mendukung upaya perwujudan Kalimantan Utara yang kompetitif dan mandiri, melalui peningkatan SDM Aparatur, Manajemen Kerja, Sistem Kerja, Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik.
• Kaltara yang kompetitif berdaya saing tinggi dengan didukung oleh SDA pelaku IKM, Perdagangan, Koperasi & UMKM.
• Kaltara yang mandiri adalah rendah ketergantungannya terhadap daerah lain maupun negara tetangga.


Misi
• meningkatkan SDM aparatur, manajemen kinerja, dan sistem kerja dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi & UMKM serta sarana prasarana pelayanan publik.
• Penyediaan infrastruktur pelayanan publik di sektor Industri, perdagangan, koperasi & UMKM.
• Peningkatan daya saing produk Indagkop
• Mendorong tumbuh kembangnya sentra produksi unggulan lokal berbasis Sumber Daya Lokal terutama agroindustri dan kelautan.

Profil ini dibuat sebagai acuan dalam bentuk data dan profil sebagai wujud nyata serta upaya untuk memetakan kondisi potensi riil mengenai Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kab/Kota, yang ada di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016. Semoga apa yang Disperindagkop & UMKM Kaltara dapat memberikan kontribusi Untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, serta untuk menghasilkan laporan yang akurat dalam menghadapi perkembangan kemajuan ke depan, penyajian data dan profil koperasi dan umkm sangat penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang mengacu pada pasal 152 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


A. DATA MASING MASING BIDANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UMKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

3.1. Bidang Perindustrian
Definisi Industri hulu adalah dasar yang menghasilkan bahan baku yang digunakan untuk industri lainnya, baik industri andalan maupun industri pendukung. Sedangkan Industri hilir adalah industri dasar untuk melakukan proses pengolahan menjadi suatu produk dan bagaimana usaha untuk pemasarannya. Dimana industri hulu, meliputi industri hulu agro yaitu berkaitan dengan industri pakan, industri Pulp (kertas), industri oleo kimia dan kemurgi. Industri hulu mineral tambang yaitu industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar dan pengolahan dan pemurnian non besi, industri pembentukan logam, metal forming (metal forming), industri logam untuk industri strategis. Industri hulu migas dan petrokimia, industri petrokimia hulu, industri kimia organik, industri resin sintetis dan bahan plastik, industri karet sintetis dan industri serat tekstil begitupun juga masalah industri hilir.


Adapun produk unggulan di 5 (lima) Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara antara lain :

a. Kabupaten Nunukan
Kompetensi Inti Daerah (KID) di kabupaten Nunukan meliputi industri rumput laut, Kelapa Sawit, & Kakao. Sedangkan di Kecamatan Tanjung Harapan merupakan daerah penghasil, sedangkan di Kecamatan Sebatik merupakan pengolahan tepung tapioka singkong.
Kendala yang dihadapi masalah insfrastruktur, listrik, akses jalan dan Jaringan Komunikasi


b. Kabupaten Bulungan (10 Kecamatan)
Kompetensi Inti Daerah (KID) meliputi hasil industri perikanan yang dipusatkan di tiga kecamatan yaitu kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Tanjung Palas Tengah. Sedangkan tujuh kecamatan merupakan wilayah industri Agro dan ILMETA, yaitu Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Barat, Kecamatan Peso dan Kecamatan Peso Hilir yang merupakan hasil kajian Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).
Adapun komoditas yang jadi unggulan Kabupaten Bulungan adalah : Kakao, Kelapa Sawit, Olahan Hasil Laut, Pisang abaca & Karet
Kendala yang dihadapi masalah insfrastruktur, pelabuhan, listrik, akses jalan.


c. Kabupaten Tana Tidung
Kompetensi Industri Daerah Kabupaten Tana Tidung yaitu sentra industri Rotan (meubel), sentra industri madu dalam hal ini masih dalam tahap pembudidayaan serta home industri tahu tempe, selain itu ada juga komoditas unggulan seperti : Kelapa sawit, Kelapa dalam, kakao & kopi
Kendala yang dihadapi masalah insfrastruktur, pelabuhan, listrik, akses jalan


d. Kota Tarakan
Kompetensi industri meliputi pengolahan udang dan ikan beku, industri pengeringan ikan (ikan tipis), pengolahan ikan tepung/pakan ternak, home industri batik dan komoditas unggulan seperti : Rumput laut, kepiting asoka, ikan tipis, & minyak asiri.
Kendala yang dihadapi masalah insfrastruktur


e. Kabupaten Malinau
Kompetensi Industri Daerah Kabupaten Malinau yaitu sentra Industri rotan (meubel dan kerajinan) dan industri kelapa sawit, karet, kopi, rotan
Kendala yang dihadapi masalah insfrastruktur, pelabuhan, listrik, akses jalan
Tentu harus memerlukan sinergi program dan kegiatan pengembangan industri baik di pusat maupun di daerah yang mutlak diperlukan, sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing produk industri kecil dan percepatan penyebaran serta pemerataan pengembangan industri kecil di daerah dengan bersama-sama mengatasi permasalahan-permasalahan yang menghambat pengembangan industri kecil. Khususnya dalam hal pengembangan industri kecil melalui fasilitasi perbaikan insfrastruktur, akses bahan baku, sistem logistik dan distribusi serta perbaikan teknologi.


a. Strategi serta upaya untuk memperluas potensi usaha dan industri di Kalimantan Utara yaitu :
• Mengembangkan industri hulu dan industri hilir antara berbasis sumber daya alam masing-masing daerah.
• Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi
• Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualtas sumber daya manusia (SDM) industri dan melibatkan SDM lokal.
• Menetapkan wilayah pengembangan industri (WPI)
• Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menegah.
• Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pembeerian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
• Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri
• Melakukan pembangunan industri hijau
• Melakukan pembangunan industri strategis
• Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
• Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional bidang industri.
b. Beberapa komoditas unggulan di Kalimantan Utara yaitu :
• Kelapa sawit
• kakao
• Karet
• Kopi
• Rumput laut
• Olahan hasil laut
• Ikan tipis
• Kelapa Muda
• Kepiting soka
• Minyak asiri
• Rotan
c. Sarana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2019
• Pertumbuhan sektor industri tanpa migas
• Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB
• Nilai ekspor produk industri tanpa migas
• Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas
• Nilai investasi sektor industri tanpa migas
    a. Penanaman modal asing
    b. Penanaman modal Dalam Negeri
• Penambahan populasi industri skala besar yang diciptakan di Provinsi/Kabupaten/Kota (unit usaha)
d. Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah (IKM) Th. 2016
• Pembinaan Klaster Industri Agro & Kimia
• Pelatihan manajemen bagi IKM
• Pelatihan membatik & lomba batik khas Kaltara
• Pembentukan klaster rumput laut
• Pelatihan tenun ulap doyo dan serat nanas
e. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi tahun 2015
• Pelatihan pengolahan komoditi rumput laut
• Standarisasi SNI untuk produk IAK & industri agro kimia
• Fasilitasi sarana kemasan industri berbasis agro & kimia
• Pelatihan menjahit & anyaman bagi IKM
• Penguatan sarana rumah garam di Krayan
• Bimtek pembuatan souvenir khas Kaltara
f. Peningkatan kemampuan teknologi industri 2017
• Sertifikasi ekolebel produk kemasan agro dan kimia
• Soasialisasi & fasilitasi sertifikat halal bagi IKM pangan
• Sosialisasi dan fasilitasi PIRT bagi IKM
• Pelatihan desain grafis
• Sosialisasi pemetaan galangan kapal
• Sertifikasi SNI untuk mesin mesin produksi dan elektronokasi
g. Program penataan struktur industri 2018
• Pembuatan studi kajian rencana pembangunan industri provinsi (RPIP Kaltara)
• Sosialisasi pembentukan kluster rumput laut
• Sosialisasi pembentukan klaster rotan
• Sosialisasi pembentukan klaster kelapa sawit

 

TABEL 4. REKAP DATA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) KABUPATEN/KOTA SE-KALTARA TAHUN 2015


TABEL 5. RENCANA LOKASI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI KALTARA TAHUN 2015

 

 

TABEL 6. PETA WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INUSTRI KALTARA TAHUN 2015

 


TABEL 7. RENCANA INFRASTRUKTUR INDURI KECIL & MENENGAH (IKM) KALTARA TAHUN 2015

 

TABEL 8. POTENSI PERWILAYAHAN INDUSTRI


Bidang Perdagangan
a. Data Jumlah Pasar di Wilayah Kalimantan Utara
Data jumlah pasar Kabupaten Malinau jenis pasar permanen sebanyak 8 (delapan) buah dan jenis pasar non permanen sebanyak 2 (dua) buah, Data jumlah pasar Kabupaten Bulungan jenis pasar permanen sebanyak 16 (Enam belas) buah dan jenis pasar non permanen sebanyak 8 (delapan) buah, Data jumlah pasar Kabupaten Tana Tidung jenis pasar permanen sebanyak 1 (satu) buah dan jenis pasar non permanen tidak ada, Data jumlah pasar Kabupaten Nunukan jenis pasar permanen sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah dan jenis pasar non permanen sebanyak 9 (sembilan) buah, Data jumlah pasar Kota Tarakan jenis pasar permanen sebanyak 5 (lima) buah dan jenis pasar non permanen sebanyak 2 (dua) buah, dapat dilihat pada tabel dibah ini.


b. Sub Sektor Perdagangan
Perdagangan Dalam Negeri
Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dalam negeri yang diarahkan pada penguasaan pasar dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing dalam negeri, maka dilakukan upaya dan kebijakan antara lain: Pembinaan pasar, Pengaturan perdagangan antar pulau, Penataan pengembagan Sistem Pergudangan Nasional, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
• Pembinaan pasar
Menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi barang sehingga tercipta kestabilan harga terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sarana Perdagangan, gambaran keadaan pasar tradisional dan modern sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

 Tabel 9. Jumlah Pasar dan Pedagang di Kaltara Per Kabupaten/Kota Tahun 2015


Sumber data : Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur


• Pada tahun 2011 dan 2012, tidak terdapat pembangunan pasar tradisional yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, namun secara lengkapnya data pembangunan pasar tradisional di Kab/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:


• Pengaturan perdagangan antar pulau

Pemerintah tidak mempunyai peranan untuk mengatur harga, karena pelaksanaannya diserahkan pada mekanisme pasar, namun beberapa komoditi dengan berbagai pertimbangan tertentu masih diatur tata niaganya, komoditi yang diatur tata niaganya antara lain sebagai berikut :
 Beras
Sesuai pasal 4 ayat 2 Permendag Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka menstabilisasikan harga beras dalam keadaan tertentu atau mendesak Menteri Perdagangan RI dapat menginstruksikan kepada Bulog untuk melakukan atau menghentikan operasi pasar beras. Pada umumya situasi dan kondisi ini pada hari besar keagamaan Nasional berbagai harga bahan kebutuhan pokok masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan harga bahan pokok tersebut termasuk beras yang sangat berpengaruh terhadap daya beli bagi masyarakat pra sejahtera.
Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah guna membantu seluruh mayarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, apabila harga beras disuatu daerah mengalami kenaikan diatas 15% (lima belas persen) dalam waktu 5 (lima) hari berturut–turut, maka Kabupaten/Kota melalui kepala daerahnya dapat mengajukan permohonan operasi pasar beras kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur dengan dasar surat tersebut mengajukan operasi pasar kepada Kementerian Perdagangan, setelah ada surat balasan yang menyatakan operasi pasar dapat dilaksanakan maka Kabupaten/Kota melakukan Operasi Pasar beras melalui Gudang Bulog dengan harga penjualan beras di tingkat eceran dilokasi operasi pasar maksimal sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per kilo gram diatas harga gudang Bulog, apabila harga beras di lokasi pasar sudah stabil maka harga beras operasi pasar dapat diturunkan kembali secara bertahap sampai harga beras kembali normal.


 Gula
Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop prov kaltara 15 buah PGAPT dengan rincian sebagai berikut:

 Pupuk Bersubsidi
Adapun Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian tahun anggaran 2012 ditetapkan sebagai Berikut :
Pupuk Urea = Rp 1.800,- Per Kg.
Pupuk SP- 36 = Rp 2.000,- Per Kg
Pupuk ZA = Rp 1.400,- Per Kg
Pupuk NPK = Rp 2.300,- Per Kg
Pupuk Organik = Rp 500,- Per Kg
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011
 Perdagangan Kayu Antar Pulau
Realisasi penerbitan PKAPT yang dikeluarkan Dirjen PDN sebanyak 410 buah. Diharapkan dengan pengaturan tata niaga perdagangan kayu antar pulau ini dapat menekan pembalakan liar (illegal logging).
 Stabilisasi Harga
Langkah - langkah yang diambil guna menstabilisasi harga adalah dengan koordinasi yang dilakukan dengan Kab/Kota :
Frekuensi pemantauan di lapangan, terutama perkembangan dan kelancaran distribusi, posisi stock, harga lebih ditingkatkan agar sedini mungkin dapat diketahui apabila terjadi kelangkaan sembako dan komoditi penting lainnya.
a. Koordinasi dengan dinas/lembaga terkait, termasuk dengan distributor tetap terjalin dengan baik, agar iklim perekonomian Kaltara semakin kondusif.
b. Melakukan rapat pertemuan secara berkala dengan instansi terkait dan distributor dalam rangka menjaga ketersediaan stock dan kestabilan harga hingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.
c. Koordinasi dengan Kab/Kota agar laporan pemantauan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi penting serta laporan stock disampaikan secara rutin ke Provinsi sehingga diperoleh data yang akurat.
d. Untuk menghadapi hari besar keagamaan, baik Provinsi maupun Kab/Kota akan melakukan pemantauan secara intensif untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditi, perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain :
• Segera menyampaikan informasi ke Provinsi apabila terjadi gejolak harga dan selanjutnya akan diinformasikan ke pusat, untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang segera dilakukan.
• Melaksanakan pasar murah di Kelurahaan Kota dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran.
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Ketentuan pengaturan tata cara pemberian/penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai legalisasi usaha bidang perdagangan telah mengalami beberapa kali perubahan ketentuan/ pengaturan terakhir melalui SK Menperindag No. 2891MPP/kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan Surat Keputusan tersebut kewenangan pemberian/penerbitan semua golongan SIUP (PK,PM,PB) berada pada Bupati/Walikota yang dideligasikan kepada Kepala Dinas yang menangani bidang perdagangan.

  Kemetrologian

Data Hasil Kinerja Tera/Tera Ulang
Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Di Wilayah Kalimantan utara Tahun 2015

 Perdagangan Lintas Batas
Realisasi perdagangan lintas batas perbatasan Indonesia dengan Malaysia Timur (Tawao) dilakukan oleh orang perorangan dengan menggunakan Buku Perahu oleh nelayan-nelayan dan penduduk perbatasan tanpa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Pada tahun 2012 nilai ekspor di daerah perbatasan sebesar Rp. 157.260.399,- sedangkan komoditi barang impor yang masuk di daerah lintas batas semakin tinggi seperti minyak goreng, susu bubuk, penyemprot hama, Chain Saw, wafer apollo, pembasmi hama, minyak kelapa sawit, minuman kaleng dan perlengkapan rumah tangga, artinya masyarakat di sekitar daerah tersebut semakin konsumtif terhadap barang-barang impor

 

TABEL 16. Nilai Ekspor Bersih di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

3.3. Bidang Koperasi & UMKM
Perkembangan Koperasi dan UMKM, sampai saat ini untuk Kota Tarakan 190 Koperasi, yang aktif 112 Koperasi, tidak aktif 78 Koperasi, yang sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT) 38 Koperasi, jumlah anggota 3.800 orang, Kabupaten Bulungan 143 Koperasi, yang aktif 96 Koperasi, tidak aktif 47 Koperasi, yang sudah Rapat anggota Tahunan (RAT) 35 Koperasi, jumlah anggota 2.860 orang, Kabupaten Nunukan 317 Koperasi, yang aktif 191 Koperasi, tidak aktif 126 Koperasi, yang sudah Rapat anggota Tahunan (RAT) 63 Koperasi, jumlah anggota 6.340 orang, Kabupaten Malinau 111 Koperasi, yang aktif 77 Koperasi, tidak aktif 34 Koperasi, yang sudah Rapat anggota Tahunan (RAT) 22 Koperasi, jumlah anggota 2.220 orang. Kabupaten Tana Tidung 31 Koperasi, yang aktif sebanyak 25 Koperasi, tidak aktif 6 Koperasi, yang sudah Rapat anggota Tahunan (RAT) 6 Koperasi, jumlah anggota Koperasi 620 orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 17. Data Koperasi per Mei 2016.

 

a. Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Data UMKM 5 (lima) Kabupaten/Kota, Kota Tarakan 1.340 Usaha Mikro, 2.373 Usaha Kecil, dan Usaha menengah 218 jumlah 3.931 UMKM. Kabupaten Bulungan 1.737 Usaha Mikro, 396 Usaha Kecil, 30 Usaha menengah, jumlah 2.163 umkm, Kabupaten Nunukan 1.517 Usaha Mikro, 469 Usaha Kecil, 151 Usaha menengah, jumlah 2.137 umkm.Kabupaten Malinau 1.273 Usaha Mikro, 516 Usaha Kecil, dan 14 Usaha menengah, jumlah 1.803, Kabupaten Tana Tidung 437 Usaha Mikro, 26 Usaha Kecil, dan Usaha menengah tidak ada/nihil, jumlah 463 umkm, dapat dilihat tabel dibawah ini :

(Kabid Koperasi dan UMKM Drs. Hartono, M.Si dan dIdampingi sdr. Fathurahman) mengadakan pendataan bersama Kabid Koperasi dan UMKM (Sdri. Reni Sulistyarini, A.M.d) Disperindagkop dan UMKM Kota Tarakan Bulan September 2014)

 b. Program Bantuan Dana 

• Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 1390/Dep.3.3/IX/2014, Tanggal 2 September 2014 dan Surat Petikan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 22/Kep/Dep.3/VIII/2014, Tanggal 29 Agustus 2014, tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan mendapatkan bantuan dana tahap enam.
• Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 29/Kep/Dep.3 /XI/2014, Tanggal 3 Nopember 2014 dan Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 29/Kep/Dep.3/XI/2014, Tanggal 03 Nopember 2014, tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan mendapatkan bantuan dana tahap ketujuh.
• Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 30/Kep/Dep.3 /XI/2014, Tanggal 10 Nopember 2014 dan Lampiran Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 30/Kep/Dep.3/XI/2014, Tanggal 10 Nopember 2014, tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Wanita/Perkassa serta Koperasi Perkotaan dan Pedesaan mendapatkan bantuan dana tahap kedelapan

 

c. Pameran Smesco Expo Pontianak 2014
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Pameran Smesco yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) dari tanggal 16 s/d 19 Oktober 2014, dengan Surat Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Nomor 094/105/SPT/DPPK-UMKM/X/2014, dan nama-nama Pegawai melaksanakan Tugas sbb :
 Drs. Hartono, M.Si : Provinsi Kalimantan Utara
 Ruth Ujang, SE : Provinsi Kalimantan Utara
 Fathurrahman,A.Md : Provinsi Kalimantan Utara
 Arfani : Provinsi Kalimantan Utara
 Fitri Aprilla Sa’diah : Provinsi Kalimantan Utara
Pendamping dan Pelaku Usaha Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 1 (satu) orang : Kota Tarakan
 2 (dua) orang : Kabupaten Nunukan
Stan Pameran Kalbar Smesco Expo Provinsi Kalimantan Utara mendapat perhatian dari para pengunjung / masyarakat Pontianak (Kalimantan Barat), bahan / lokal yang dipamerkan sebagai berikut : Batik khas Tarakan dan Nunukan, Beras Adan (warna putih, Merah, Hitam), Ikan Papija, Ikan Ambalat, Ikan Tipis, Garam Gunung, Saung Rotan 1 (satu ) Set, Baju Adat Dayat Kenyah, Tidung, Sandal, Tas kecil dan Besar, Amplang Ikan Tongkol, Kue Rumput Laut, dan lain-lain. Pada kegiatan Pameran Smesco Expo 2014 Kalimantan Barat (Kalbar) diikuti peserta dari Propinsi dan Kabupaten/ Kota se Indonesia, dengan Pemenang Juara I, II dan III serta juara harapan I, II dan III sebagai berikut :

Bantuan Gerobak 2014
Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara memberikan bantuan Gerobak bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 25 (Dua puluh lima) Unit, masing-masing Kab/Kota sebanyak 5 Unit, dapat dilihat tabel berikut ini :
Tabel 22. Bantuan Gerobak bagi pelaku UMKM

TABEL 23. Bantuan Modal Peralatan Untuk Usaha Mikro Masyarakat Kabupaten / Kota Se- Kaltara 2016

A. Realisasi Keuangan dan fisik 2013 – 2014 dan 2015
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Utara sejak Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015 mengalokasikan anggaran/pagu indikatif yang dilaksanakan dan sampai akhir tahun realisasinya, dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 24. Realisasi Keuangan dan fisik 2013-2014 dan 2015

B. Rencana Anggaran 2015-2017.
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapata Belanja Daerah (APBD) I Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2015 s/d 2017, sebagai berikut :

 C. Hasil Yang dicapai.

1. Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran.
b. Melaksanakan Koordinasi Kab/Kota.
c. Melaksanakan Koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM RI
d. Membuat Usulan APBN.
e. Mengikuti Pameran Pusat/Provinsi.
f. Melaksanakan Pelantikan Pengurus Koperasi Kredit Union (CU) Cabang Tanjung Selor Kalimantan Utara.
g. Membuat Surat Rekomendasi untuk usulan Kab/Kota.

2. Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Menyusun/merumuskan Perubahan RKA 2015.
b. Menyusun RKA Tahun 2016.
c. Melaksanakan Koordinasi Kab/Kota.
d. Melaksanakan Koordinasi Prov. Kaltim.
e. Melaksanakan Koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.
f. Membuat Surat Usulan yang ditujukan Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mendapatkan Dana Dekosentrasi.
g. Membuat Surat yang ditujukan Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Rencana Rakor di Provinsi Kaltara yang sebagai Nara Sumber Para Deputi.
h. Membuat Surat Pengantar Gubernur Kaltara, dan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang
ditujukan Suratnya ke Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM RI perihal usulan Proposal Balai latihan Koperasi.
i. Melakukan Kegiatan Magang Bulan Desember 2015 bagi Pelaku Wirausaha untuk 5 (Lima) Kab/Kota, peserta sebanyak 100 orang.
j. Mengikuti Pameran Koperasi.
k. Menyiapkan Dokumen Pengadaan Gerobak bagi pelaku UMKM di 5 Kab/Kota.
l. Membuat Surat Hibah Tanah dari Pemilik Sdr. Merang Metan dan Sdr. Pridi Morsandi sebagai pihak pertama menyerahkan
kepada pihak kedua Sdr. Haerumuddin, SH. M.AP atas Nama Disperindagkop dan UMKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk Bangunan Balai Latihan.
m Mengikuti Rapat Koordinasi Koperasi dan UKM di Jakarta.
n. Menyusun, Menulis Buku Data dan Profil Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.
r. Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pembinaan Koperasi Prov dan Kab/Kota yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Tabel 26. REALISASI ANGGARAN DISPERINDAGKOP & UMKM PROV KALTARA TAHUN 2015 S/D PER BULAN MEI 2016

 

 


BAB IV
B. RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UMKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2015-2017)

Rencana Kerja adalah langkah awal penetapan kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban. Kesalahan dalam pembuatan rencana kerja dapat berakibat tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah, oleh karena itu rencana kerja harus dibangun berdasarkan kondisi yang ada, dan didukung oleh berbagai instansi dan lembaga–lembaga yang ada dalam lingkup Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara ini bersinergi dan mengacu pada program Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UMKM. Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan rencana strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara.
Secara umum sistematika penyusunan rencana kerja telah ditentukan dengan target dan sasaran yang harus dicapai yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan nilai tambah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diatas, peningkatan hilirisasi sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM terus dipacu, sehingga mampu memberikan dukungan yang kuat membentuk lembaga ekonomi masyarakat dari tingkat yang paling rendah untuk meningkatkan perekonomian daerah.
4.1. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja tahunan ini, antara lain :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
10. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan provinsi Kalimantan utara
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 04 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lembaga teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 08 Tahun 2013 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Non Pegwai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan utara;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Undang- undang No 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan


4.2. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sejalan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, dimana arah Kebijakan Nasional adalah :
Urusan Wajib Koperasi
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi
2. Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
3. Peningkatan jumlah anggota koperasi.
4. Peningkatan peran UMKM dalam pengumpulan devisa melalui ekspor non migas melalui pengembangan SDM, mutu produksi serta desain dan kemasan.
5. Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk percepatan pengembangan usaha UMKM dan menurunkan suku bunga
Urusan Pilihan Perindustrian
Kebijakan untuk Strategi :
1. Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan terutama agro industri dengan memprioritaskan pembinaan pada industri kecil, dan mikro.
3. Mengembangkan Komoditas dengan pendekatan pengembangan klaster industri berbasis komoditi unggulan dan prospektif
4. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai pada klaster industri yang bersangkutan
5. Meningkatkan nilai tambah produk/hasil industri dan sumberdaya yang digunakan industry
6. Meningkatan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI
7. Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana industry
9. Menumbuhkembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif
Urusan Pilihan Perdagangan
1. Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan.
3. Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.
4. Peningkatan pertumbuhan ekspor migas dan non migas berbasis produk unggulan daerah.
5. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota guna meminimkan impor baik migas maupun non migas.
6. Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.
7. Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama Regional dan Internasional.
8. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan Aparatur Pembinaan

4.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu dan Masalah Mendesak Serta Solusi dan Harapan di Bidang Industri
Isu dan Masalah Mendesak
Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pengembangan struktur ekonomi di negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai Krisis yang menimpa negeri ini.
Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perlu menjadi perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mampuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang didukung oleh berbagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembinaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal , antara lain disebabkan oleh :
Faktor Intern
a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat pembina Kab/Kota terutama di Daerah Perbatasan / Pedalaman
b. Terbatasnya tenaga Ahli/Instruktur yang memadai sehingga berdampak pada ketergantungan terhadap sumber daya manusia daerah lain yang menyebabkan pembengkakan biaya yang dikeluarkan.
c. Kurangnya tenaga pendamping atau konsultasi lapangan yang qualified serta kompeten yang mengerti kebutuhan industri kecil menengah dan manguasai masalah spesifik/bahan baku, teknologi tepat guna, proses produksi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penyiapan proposal kredit perbankan, penyiapan pengusaha industri kecil dan menengah untuk bersaing secara global.
d. Terbatasnya tenaga desainer dibidang produksi dalam membuat desain baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat desain sendiri.
e. Belum mampunya sebagian besar industri kecil menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan efisiensi industri kecil relatif rendah.

Faktor Ekstern
a. Infrastruktur terutama sarana transportasi darat untuk angkutan barang baik dari pasokan bahan baku maupun pemasaran hasil produksi masih terbatas, sehingga untuk pengembangan usaha masih sulit karena biaya produksi dan transportasi yang dikeluarkan secara ekonomis kurang efisien.
b. Semakin selektifnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk , sementara industri kecil dan menengah kurang memperhatikan aspek pengendalian m

Kabupaten dan Kota
Pekan Imunisasi Nasional 2016
Desa Bumi Rahayu, KM 9
Pekan Imunasi Nasional 2016Desa Bumi Rahayu, KM 9
Peresmian PLTU PKN
Pelantikan MABIDA dan KWARDA Prov Kaltara
Peresmian PLTU PKN
Peresmian PLTU PKN
Copyrights. © 2016 - 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Sekretariat Daerah
Jalan. Kol. H. Soetadji
Fax. (0552) 22454
Kode Pos 77212
Tanjung Selor
Top