PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA   humasprovkaltara@gmail.com   0552-22454


DR. H. IRIANTO LAMBRIE
Gubernur Kalimantan Utara
Periode 2016-2021


H. UDIN HIANGGIO, B.Sc
Wakil Gubernur Kalimantan Utara
Periode 2016-2021




Drs. H. BADRUN M.Si
Sekretaris Provinsi
Selamat Datang di Portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Publish Date : 2017-03-17

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, meminta agar laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dibuat secara benar dan menghasilkan laporan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian disampaikan Irianto, berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemprov Kaltara, Kamis (16/03). Laporan keuangan di masing-masing SKPD, kata Irianto, merupakan dokumen sumber penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dan dapat dipahami.

SKPD atau sekarang istilahnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai bagian unit pemerintah, merupakan entitas akuntansi yang menurut ketentuan wajib disampaikan laporan pertanggung jawaban, yang terdiri dari atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). "Laporan keuangan SKPD itu akan menjadi dasar dalam penyusunan LKPD yang pada gilirannya nanti akan menjadi obyek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," katanya.

Karena pentingnya laporan keuangan yang wajib disampaikan SKPD, lanjutnya, diperlukan pemahaman yang baik dan lebih komprehensif bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang secara struktural dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, beserta bendahara pengeluaran tahun anggaran 2016 dan 2017, serta pegawai-pegawai terkait yang mempunyai tanggungjawab dalam penyusunannya.

"Saya harapkan nantinya dapat tersusun laporan keuangan SKPD dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," ujarnya. Tak hanya itu, Irianto juga mengharapkan segera tersusunnya LKPD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan konsolidasi atau gabungan dari laporan keuangan di SKPD dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Untuk diketahui, sesuai ketentuan LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Maret ini. Gubernur meminta sisa waktu yang masih ada ini, benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan laporan keuangan oleh masing-masing SKPD.

Selain menginstruksikan LKPD disampaikan tepat waktu, Irianto juga berharap agar nantinya SKPD lebih kooperatif menyediakan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan oleh BPK RI.  “Harus pro aktif jangan ketika sudah ada pemeriksaan lalu mulai mencari dokumen yang diminta. Saya tekankan hal ini supaya menjadi perhatian seluruh SKPD," tutur Irianto.

Sementara itu terkait dengan Bimbingan teknis yang diadakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara itu, Irianto menyampaikan, bahwa kegiatan ini diharapkan mampu terciptanya laporan keuangan yang baik. Melalui transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan berbagai kendala dan hambatan yang dialami dapat diatasi, dan laporan keuangan SKPD akan lebih baik, informatif dan tepat waktu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Irianto menyampaikan, setelah dua kali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LKPD tahun anggaran 2014 dan 2015, Pemprov Kaltara kembali menargetkan bisa mencatatkan opini serupa atas LKPD Tahun 2016 ini. Gubernur pun mengintruksikan kepada pegawai SKPD agar menyiapkan laporan keuangan tahun 2016 serinci mungkin. 

Pejabat SKPD yang menyusun laporan keuangan, diminta meminimalisir kekeliruan dalam penyajian laporan. Bahkan hal rinci seperti kerapian penyajian laporan ditekankannya. Ia meminta agar angka "0" (nol) atau tak ada kesalahan. "Kita sudah dapat dua kali opini WTP (tahun 2014 dan 2015). Saya harapkan tahun 2016 sama. Harus dipastikan semua tertib administrasi. Artinya memenuhi syarat aturan yang berlaku. Bukti yang disampaikan harus sesuai sesuai. Kalau mengeluarkan uang 10 rupiah, harus 10 rupiah tercatat. Menulis angka itu harus rapi. Kurang nol atau lebih nolnya itu bisa membingungkan pemeriksa," urainya saat memberikan arahan kepada jajarannya beberapa waktu lalu.

Irianto menginginkan para pegawai terbuka, alias tidak menutupi kesalahan. Pegawai bisa berkonsultasi kepada atasannya seperti Kepala Dinas, atau bahkan untuk tingkat kekeliruan yang lebih bisa dikonsultasikan kepada Inspektur.  "Kalau ada masalah yang prinsip konsultasikan dengan atasan langsung. Jangan ambil langkah sendiri-sendiri. Kalau terjadi dispute di luar kemampuan kita, BPK juga bisa menjadi tempat sharing," tambahnya.  (humas)

Berita Terkait
Kabupaten dan Kota
Pengukuhan Bunda PAUD
Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kab/Kota Se-Kalimantan Utara Periode 2016-2021
Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kab/Kota Se-Kalimantan Utara Periode 2016-2021
Peringatan Hari Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke 13 & Hari Kesatuan Gerak TP- PKK Ke-44
Kunjungan Mensos RI
Upacara Peringatan HUT Ke-3 Kalimantan Utara
Copyrights. © 2016 - 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Sekretariat Daerah
Jalan. Kol. H. Soetadji
Fax. (0552) 22454
Kode Pos 77212
Tanjung Selor
Top